Penyelidikan KPK Terkait Proyek Kereta Cepat Whoosh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mulai memberikan pernyataan terkait kemungkinan pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat atau Whoosh. Kasus ini kini menjadi sorotan publik setelah disebut-sebut mengandung praktik mark up anggaran dengan selisih nilai mencapai tiga kali lipat dari proyek serupa di China.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya masih berhati-hati dalam mengumumkan siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Ia menegaskan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, sehingga belum dapat diungkap secara rinci ke publik.
“Pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” ujar Budi di Jakarta, Selasa 28 Oktober 2025. Ia menambahkan bahwa penyelidikan KPK saat ini masih fokus pada penelusuran unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh. Detail mengenai pihak-pihak yang akan diperiksa baru akan disampaikan setelah lembaga antirasuah itu memiliki bukti awal yang cukup.
Dugaan Mark Up Anggaran
Kasus dugaan korupsi ini pertama kali mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan adanya dugaan mark up biaya pembangunan proyek Whoosh melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025. Mahfud mengungkapkan adanya perbedaan besar antara biaya pembangunan per kilometer proyek di Indonesia dengan proyek serupa di China.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud. Ia pun mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas perbedaan biaya tersebut. “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ujar Mahfud.
KPK Meminta Mahfud Laporkan Secara Resmi
Dua hari setelah pernyataan itu, tepatnya 16 Oktober 2025, KPK mengimbau Mahfud untuk membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh agar dapat diproses sesuai mekanisme hukum. Mahfud kemudian menyatakan siap untuk memberikan keterangan kepada KPK jika dipanggil.
Pada 27 Oktober 2025, KPK mengonfirmasi bahwa kasus dugaan korupsi proyek Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal tahun. Lembaga tersebut juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian negara yang ditimbulkan.
Peran Jokowi dan Polemik Pemilihan Mitra China
Proyek kereta cepat Whoosh merupakan proyek strategis nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek ini diklaim sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan antara Jakarta dan Bandung dengan menghadirkan moda transportasi massal berkecepatan tinggi.
Jokowi menekankan bahwa proyek ini merupakan investasi sosial, bukan proyek komersial, dengan tujuan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Namun proyek ini justru menuai kritik lantaran nilai utang yang ditanggung mencapai sekitar Rp116 triliun atau 7,2 miliar dolar AS, yang sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank.
Keputusan pemerintah memilih China sebagai mitra dalam proyek ini juga menjadi sumber kontroversi. Sebelumnya, Jepang telah lebih dulu melakukan studi kelayakan dan menawarkan pembiayaan dengan bunga rendah dan skema ODA yang transparan. Namun pemerintah Indonesia pada akhirnya memilih tawaran China dengan skema business to business (B2B), yang diklaim tidak membebani APBN.
Sayangnya, setelah berjalan, proyek tersebut justru menimbulkan beban utang besar dan keterlambatan penyelesaian, sehingga menimbulkan kecurigaan publik mengenai efisiensi dan transparansi proyek.
Tunggu Langkah KPK
Dengan status penyelidikan yang sudah berjalan, publik kini menunggu langkah KPK dalam menelusuri siapa saja pihak yang diduga bertanggung jawab atas dugaan mark up proyek ini. Munculnya nama Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite KCJB membuat perhatian publik semakin besar terhadap arah penyelidikan KPK.
Meski begitu, KPK belum memastikan apakah Luhut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Lembaga antirasuah itu masih menekankan pentingnya mengumpulkan bukti kuat sebelum mengumumkan langkah selanjutnya.
