Percepatan Pembangunan SPPG untuk Wilayah Terdepan
Dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan nasional, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), pemerintah pusat mengadakan Video Conference (Vicon) dengan tema Percepatan Pembangunan Satuan Pusat Pemenuhan Gizi (SPPG). Acara ini dilaksanakan pada Rabu, 22 Oktober 2025. Vicon ini melibatkan berbagai jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah se-NTT, serta mitra strategis seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Pelaksana Satgas MBG Kabupaten Lembata, Quintus Irenius Suciadi, turut hadir dalam vicon tersebut dari ruang kerjanya di Kantor Bupati bersama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan bahwa SPPG merupakan fasilitas esensial yang harus tersedia di setiap wilayah, terutama di area dengan populasi ibu hamil dan anak-anak. “Di mana ada warga, maka di situ pula SPPG harus berdiri. Negara tidak boleh absen dalam urusan gizi masyarakat,” tegas Dadan. Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk segera menentukan lokasi SPPG, menyiapkan tenaga pelaksana, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sementara itu, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Muhamad Akbar Djohan, menyatakan kesiapan perusahaan dalam mendukung pembangunan SPPG. Salah satu bentuk dukungan adalah penyediaan sarana dapur dan peralatan makan untuk daerah 3T. “Kami telah memfinalisasi sejumlah kebutuhan utama dan siap mendukung program ini secara berkelanjutan,” ujarnya dalam forum yang sama.
Pemerintah pusat juga menargetkan penguatan program Mandiri Bersama Gizi (MBG) sebagai fondasi ketahanan pangan dan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu target utama dari program ini adalah produksi harian 82,9 juta butir telur atau 5.000 ton per hari melalui penguatan peran peternak lokal. Pembentukan Satgas Petani di daerah 3T menjadi langkah konkret untuk mendukung target tersebut.
Melalui forum ini, pemerintah menegaskan komitmennya bahwa pembangunan tidak boleh hanya berhenti di wilayah perkotaan semata. Seluruh lapisan masyarakat, termasuk di pelosok negeri, harus mendapatkan akses yang adil terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan dasar, dan kesejahteraan.
Dengan sinergi antara pusat, daerah, dan mitra strategis, pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan diharapkan dapat segera terwujud. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di berbagai wilayah, khususnya yang sering kali kesulitan mendapatkan akses layanan dasar. Dengan adanya SPPG, diharapkan masyarakat di wilayah 3T dapat merasakan manfaat langsung dari program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
