Dewa News
,
Jakarta
– Di tengah riuh geopolitik
global
yang semakin keruh, suara negara-negara adidaya semakin mendominasi arah kebijakan global. Amerika Serikat, misalnya, kini memutar haluan dari sejumlah kerja sama multilateral. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, negeri Paman Sam itu menarik diri dari sejumlah konsensus global; mulai dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Perjanjian Paris (Paris Agreement), hingga Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) serta Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Trump juga
menerapkan serangkaian langkah untuk melindungi pasar domestiknya
lewat kebijakan tarif tinggi terhadap barang impor, yang memantik perang dagang dengan Cina dan mengguncang jalur pasok dunia. Konflik bersenjata pun tak kunjung reda, dari invasi Rusia di Ukraina yang memasuki tahun ketiga, hingga ketegangan Israel-Palestina yang kembali membara di Gaza dan Tepi Barat.
Situasi kian rumit setelah Iran dan Israel terlibat dalam serangkaian serangan sejak pertengahan Juni 2025, memicu kekhawatiran perang terbuka di kawasan Timur Tengah.
Di Asia, kecemasan meningkat setiap kapal perang Amerika dan Cina saling menguntit di perairan sengketa Laut Cina Selatan.
Negara MIKTA Mulai Rapatkan Barisan
Dalam kekacauan global semacam itu, kelompok negara dengan kekuatan menengah atau
middle power
berupaya merapatkan barisan. Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia—yang tergabung dalam forum informal
MIKTA
, mencari celah untuk merapatkan barisan dan menentukan posisi. Mereka menyuarakan kembali pentingnya multilateralisme dan membangun tatanan global yang lebih inklusif.
“MIKTA dapat memperkuat suara kolektif dan menjadi kekuatan yang stabil dalam urusan global. Kini, peran negara
middle power
menjadi lebih krusial dibanding sebelumnya,” ujar Kuasa Usaha Kedutaan Besar (Kedubes) Korea Selatan untuk Indonesia, Park Soo-deok, dalam diskusi di kantor Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.
Tiga Agenda di Bawah Korea Selatan
MIKTA dibentuk pada 2013 di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-68 di New York. Forum ini bertujuan memperkuat kerja sama internasional yang bersifat inklusif, memajukan prinsip multilateralisme, dan menjembatani kepentingan negara maju serta berkembang.
Korea Selatan saat ini memegang keketuaan MIKTA. Dalam masa kepemimpinannya, Korea Selatan menetapkan tiga agenda utama: membangun perdamaian dunia, mendorong keterlibatan pemuda, dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals
(SDG’s).
“
Ini tidak semata mencerminkan arah kebijakan Korea, tapi juga menggambarkan aspirasi kolektif dan posisi kami sebagai negara
middle power
,” kata Park menambahkan. Bagi Korea Selatan, negara-negara MIKTA dianggap mampu menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang dalam upaya membangun sistem global yang lebih inklusif.
Setahun sebelumnya, Meksiko memegang kendali kepemimpinan MIKTA. Mereka mengusung nilai-nilai demokrasi, hukum internasional, dan pembangunan inklusif. Alonso Martin, Kuasa Usaha Kedubes Meksiko di Indonesia, menyebut MIKTA sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang.
“MIKTA harus tetap menjunjung multilateralisme, solusi kreatif untuk tantangan global, perubahan iklim, keuangan, ekonomi, dan menjadi jembatan penghubung negara berkembang dan negara maju,” ujarnya. Alonso juga menyebut MIKTA sebagai pelengkap forum-forum global lain seperti BRICS. Meksiko juga mengawali penguatan kerja sama pembangunan melalui
Joint Statement
hasil Pertemuan Tingkat Tinggi MIKTA Development Cooperation Network ke-4. Komitmen ini akan dilanjutkan di bawah kepemimpinan Korea Selatan.
Ruang Kosong MIKTA Jadi Peluang
Bagi Indonesia, MIKTA adalah forum strategis untuk memperkuat diplomasi multilateral di tengah semakin rentannya prinsip-prinsip kerja sama global. “Kami percaya bahwa MIKTA merupakan forum strategis untuk membahas isu-isu strategis. MIKTA tak hanya berbicara dimensi politik, tapi juga ekonomi, sosial, dan isu lainnya,” ujar Tri Purnajaya, Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri RI.
Meskipun visi MIKTA besar, realisasi kerja samanya dinilai masih terbatas. Selama lebih dari satu dekade sejak dibentuk, MIKTA belum memiliki forum bisnis, bahkan dalam kerja sama ekonomi belum ada inisiatif transaksi mata uang lokal antarnegara anggota.
“Itu sebabnya saya pikir perlu ada yang lebih konkret,” kata Tri. Namun, ia melihat kekosongan ini sebagai peluang. “Saya memiliki harapan MIKTA mempunyai keinginan untuk lebih besar, termasuk dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi,” ujarnya.
Ketua FPCI, Dino Patti Djalal, turut menyoroti pentingnya tujuan bersama dalam setiap forum internasional, agar tak sekadar menjadi forum diskusi tanpa daya pengaruh.
“
Dengan tujuan bersama, pergerakan menjadi lebih cepat dan bermakna, karena ada landasan kuat untuk tetap bersatu dan melangkah maju
,” ujar Dino. Mantan
Wamenlu RI itu
membandingkan dengan ASEAN, Uni Eropa, dan G7 yang kuat karena memiliki tujuan bersama yang jelas.
