Dewa News – Untuk meng-upgrade literasi masyarakat tentang isu global, HSBC menyelenggarakan diskusi panel dengan tema Trump, Trade and the Future of Indonesia. Event yang digelar bank internasional skala global dan Jawa Pos itu berlangsung, Rabu (25/6) di hotel Sheraton, Surabaya.
President Director PT Bank HSBC Indonesia Francois de Maricourt, Former Minister & Entrepreneur Sandiaga Salahuddin Uno, dan Senior Economist Dr Aviliani SE MS, hadir sebagai pembicara dalam acara bertajuk HSBC Business Update 2025 itu.
“Market global tengah diguncang. Banyak hal yang membuat ekonomi tak stabil termasuk konflik negara dan kebijakan-kebijakan. Meski begitu, selalu ada peluang. Terlebih bagi Indonesia dengan banyak potensi. Untuk itu, kami melangsungkan diskusi ini sebagai upaya mitigasi agar Indonesia mampu menyiapkan langkah terbaik. Semua kondisi harus dihadapi. Salah satunya, mengumpulkan berbagai stakeholder untuk bisa melancarkan langkah terbaik,” ujar Francois.
Tak hanya tugas pemerintah, memajukan ekonomi negeri membutuhkan peran banyak pihak. HSBC ingin menjadi pihak yang berperan dalam usaha tersebut. “Pengetahuan dari acara ini diharapkan mampu memberikan insight positif untuk semua pihak,” tutur Francois.
Optimisme itu juga ditangkap oleh Sandiaga Uno. Menurutnya, Indonesia mampu bertahan dan bersaing. Terlebih, Indonesia punya stabilitas politik dan konsolidasi yang terjalin baik. Selain itu, keadaan ekonomi cukup stabil karena daya beli yang cenderung tidak menurun.
Untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan ekonomi, pemerintah pusat dan daerah harus berperan aktif sebagai fasilitator. Pemerintah juga harus mampu menghadirkan regulasi yang mendorong adaptasi dan inovasi para pelaku bisnis. “Jangan hanya berkeluh kesah, semua pihak harus proaktif. Termasuk HSBC yang tidak hanya memberikan kredit tapi juga solusi navigasi,” ungkap Sandiaga.

Upaya lain, Indonesia harus mampu membangun rantai pasok strategis dengan mengandalkan sumber ekonomi lokal. Indonesia juga punya ekonomi kreatif yang kini menempati peringkat ke-3 dunia setelah Amerika dan Korea Selatan. “Di tengah tantangan ini, kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia lebih dari 8 persen, Amerika 12 persen, dan Korea Selatan mendekati 10 persen,” tutur Sandiaga.
Kepada hadirin, Sandiaga berpesan untuk melihat kondisi ekonomi global sebagai peluang. Layaknya Tiongkok yang menjadikan kesempatan itu untuk mempercepat ekonomi digital. Hidup di era disrupsi bukan hanya perihal adu cepat dan kompetisi, namun juga kemampuan adaptif dan kolaboratif yang bakal membuat sebuah negara unggul.
“Kita mampu berkembang lebih baik. Dorongannya adalah dengan link innovation yakni cepat uji coba dan cepat adaptasi,” pungkas Sandiaga.
Dilanjutkan oleh Aviliani, masyarakat Indonesia dibagi menjadi 4 golongan. Yakni, atas, menengah atas, menengah bawah, dan miskin. Golongan menengah bawah hampir 75 juta orang. Mereka berada di sektor informal dengan pendapatan pas-pasan. Hal itu jadi tugas pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka demi kenaikan PDRB.
“Untuk mampu meningkatkan ekonomi, sentuhan terhadap golongan menengah ke bawah harus diperhatikan. Peningkatan pendapatan dengan penciptaan lapangan pekerjaan jadi kunci utama,” ujar Aviliani.
Punya Potensi Besar, Jatim Terus Perkuat Pasar
Dalam event HSBC Business Update 2025, Director of Pascasarjana Unair Prof Badri Munir Sukoco SE MBA PhD, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Dr Iwan SHut MM, Chairman of Apindo Jatim Drs Eddy Widjanarko MMT, COO SPS Corporate William Yaury, dan Business Development Director PT Tudung Putra Jaya Rudi Eko Hartono didapuk sebagai panelis.
“Adanya perang tarif membuat customer dari Amerika mencari alternatif selain bergantung supply dari Tiongkok. Itu jadi kesempatan negara di luar Tiongkok khususnya Indonesia untuk makin melebarkan pasar,” ungkap William Yaury.
Dia mengakui bahwa perusahaannya yang mengandalkan 70 persen ekspor, cukup merasakan dampaknya. Namun, diakuinya pihaknya masih bisa melakukan pemasaran seperti biasa.

Eddy Widjanarko juga membenarkan tantangan global itu. Bahkan, dia melihat bahwa lini ekspor dikuasai beberapa perusahaan besar dunia. “Dunia industri tidak stabil. Barang-barang di Indonesia dan Jatim banyak produk impor dari Tiongkok. Kita tidak bisa diam saja,” tuturnya.
Sementara, kondisi global yang tak stabil itu ditangkap Iwan sebagai tantangan bagi semua wilayah termasuk Jatim. Dia meyakini Jatim punya sumber daya yang membuatnya mampu terus bertahan. Terbukti, di triwulan pertama, ekonomi di Jatim tumbuh 5 persen. Jatim juga menyumbangkan 14 persen PDRB nasional dengan rincian 23 persen dari manufaktur, 20 persen perdagangan, 11 persen pertanian, dan 44 persen industri lainnya.
Kabar baik di triwulan pertama tersebut dikatakan Iwan, menjadi optimisme untuk bulan-bulan berikutnya. Dalam menghadapi perang tarif, Jatim mengambil beberapa langkah. Di antaranya, menguatkan alur perdagangan antarprovinsi dan antarpulau, bekerja sama dengan stakeholder, dan melakukan misi dagang di tiap provinsi.
“Kami di Jatim terus berupaya bersinergi dalam rangka menguatkan pasar dalam negeri. Serta, menguatkan para IKM untuk meningkatkan daya saing agar mampu go internasional,” ungkap Iwan.
Dikatakan pula oleh Rudi Eko Hartono, Jatim punya potensi besar di kelapa. Menurutnya, kelapa adalah masa depan hijau dari alam tropis. Belakangan, kelapa menjadi tren dunia. Tiongkok tidak memiliki pasokan kelapa, sementara Indonesia khususnya Jatim, punya banyak. “Jangan sampai potensi Jatim itu tidak dimanfaatkan. Ini jadi senjata untuk bisa menyaingi Tiongkok di pasar global,” ujar Rudi optimis.
Semua potensi yang dimiliki Jatim menjadi kunci kebangkitan ekonomi di ranah global. Hal itu juga dibenarkan oleh Badri Munir Sukoco. Selain sumber daya alam yang bisa dijadikan rantai pasok, dia menilai bahwa perhatian pada sumber daya manusia juga tak kalah penting.
Dikatakannya, laporan sensus ekonomi 2016, sebanyak 95 persen dari ekonomi Indonesia didominasi usaha mikro dan kecil. Jika di Indonesia ditargetkan pertumbuhan ekonominya 8 persen, dibutuhkan 16 juta lapangan baru. Dari angka tersebut, Jatim membutuhkan 2,4 juta lapangan pekerjaan baru dengan 573.000 pekerjaan dari 4.781 perusahaan.