Pangkalpinang – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menegaskan bahwa komitmen diplomasi Pancasila sudah menjadi keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Djumala menyatakan bahwa diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang mengandung nilai kemanusiaan, gotong royong, dan musyawarah.
Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, karena ini merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dalam Astacita, upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) mendapat prioritas utama.
Djumala juga mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemenlu RI tepat waktu, terutama berkaitan dengan penganugerahan status Memory of The World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”. Pidato tersebut mengandung pikiran Bung Karno yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia dan menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.
Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional. Djumala mengatakan bahwa naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik. Para diplomat Indonesia harus kreatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi berbagai isu global berdasarkan semangat gotong royong dan musyawarah dalam forum internasional.
