Komisi I DPR Kota Sorong Gelar RDP dengan RSUD Sele Be Solu
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Kota Sorong dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sele Be Solu di Ruang Rapat DPR Kota Sorong, Rabu (4/2/2026). RDP ini menjadi tindak lanjut dari sidak yang dilakukan oleh DPR pada 14 Januari 2026 lalu.
Pada kesempatan tersebut, ditemukan beberapa masalah serius terkait pelayanan pasien, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (UGD). Masih banyak pasien yang menunggu penanganan dalam waktu lama akibat keterbatasan fasilitas dasar seperti tempat tidur dan pendingin ruangan. Meski ada beberapa ruang rawat inap yang kosong, kondisi tersebut disebabkan oleh proses pergantian shift dan asesmen dokter. Namun, sejumlah pasien masih dirawat di luar ruangan, termasuk di koridor dan sekitar UGD.
Kegiatan RDP dipimpin oleh Wakil Ketua III Robert Malaseme, didampingi Wakil Ketua I Syahril Nurdin, Wakil Ketua II Michael Ricky Taneri, serta Ketua Komisi I Iqbal Arsyad Arfan. Pihak yang hadir antara lain Direktur RSUD Sele Be Solu drg. Susi Djitmau beserta jajarannya. Sementara Dinas Kesehatan Kota Sorong diwakili oleh Kabid Pelayanan Kesehatan Sorong Sulce Siwabessy.
Sayangnya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jemima Elisabeth Lobat tidak hadir dalam RDP tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa pertanyaan terkait tanggung jawab dan kebijakan yang diambil oleh dinas terkait.
Penjelasan dari Direktur RSUD Sele Be Solu
Direktur RSUD Sele Be Solu drg. Susi Djitmau menjelaskan bahwa penumpukan pasien di IGD terjadi karena kebijakan rumah sakit yang tidak memperbolehkan penolakan pasien dalam kondisi apa pun. Setiap pasien yang datang ke IGD harus tetap diterima dan dilayani. Petugas IGD telah memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya mengenai keterbatasan ruang rawat inap. Pasien diminta untuk menjalani perawatan sementara di IGD dengan fasilitas yang tersedia.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim IGD yang telah bekerja maksimal dalam melayani pasien meskipun dalam kondisi keterbatasan. Menurut drg. Susi, komunikasi antara DPR dan manajemen RSUD berjalan baik, dan terdapat komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Sorong.
Faktor Penyebab Penumpukan Pasien
Menurut drg. Susi, penumpukan pasien dipicu oleh ketidaksesuaian indikasi medis di beberapa ruang rawat inap serta adanya ruangan yang sedang disterilisasi. Hal ini menyebabkan tidak semua pasien bisa langsung ditempatkan di ruang rawat inap. Pihak RSUD Sele Be Solu juga merekomendasikan peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan dukungan pembangunan fasilitas kepada DPR Kota Sorong.
“Kami berharap ada perhatian terhadap kesejahteraan dan insentif bagi dokter serta tenaga kesehatan,” ujar drg. Susi.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Dalam RDP ini, DPR Kota Sorong menyoroti pentingnya perbaikan pelayanan kesehatan di RSUD Sele Be Solu. Selain itu, DPR juga menyarankan agar Dinas Kesehatan dan manajemen rumah sakit dapat bekerja sama lebih erat untuk mengatasi masalah yang terjadi. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah peningkatan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit, terutama di bagian UGD.
Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya koordinasi antara pihak rumah sakit dan dinas kesehatan dalam mengelola alur pasien dan penggunaan ruang rawat inap. Dengan demikian, pelayanan kesehatan dapat lebih optimal dan layak bagi masyarakat.
Kesimpulan
Hasil RDP ini menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang harus segera diatasi oleh pihak terkait. Meski sudah ada komitmen untuk perbaikan, diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang lebih intensif antara DPR, Dinas Kesehatan, dan manajemen RSUD Sele Be Solu. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan pelayanan kesehatan di Kota Sorong dapat meningkat secara signifikan.
