Urgensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Pembangunan Nasional
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk segera dijalankan. Menurutnya, program ini lebih mendesak dibandingkan dengan upaya penyediaan lapangan kerja.
Meskipun lapangan kerja penting, Rachmat mengatakan bahwa kondisi nyata di lapangan menuntut penanganan masalah kelaparan terlebih dahulu. Ia membandingkan situasi ini dengan pilihan antara memberikan kail atau ikan. “MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan,” ujarnya dalam Prasasti Economic Forum 2026, di Jakarta, Kamis (29/1).
Ia menegaskan bahwa jika diberikan kail (lapangan kerja), masyarakat bisa keburu mati karena kelaparan. “Saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita itu lapar, mereka kelaparan,” tambahnya.
Dampak Gizi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
Rachmat menjelaskan bahwa masalah gizi berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Ia menyampaikan rasa prihatin saat mendampingi presiden meresmikan sekolah rakyat, di mana ditemukan fakta bahwa banyak siswa setingkat SMP dan SMA belum bisa membaca dan menulis.
Menurutnya, rendahnya kemampuan kognitif anak bangsa tersebut tidak lepas dari persoalan asupan gizi yang tidak terpenuhi sejak dini. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk memprioritaskan pemenuhan gizi sebagai fondasi utama pembangunan sebelum melompat ke sektor produktivitas tenaga kerja.
“Ketika saya mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali,” ujarnya.
Perluasan Target Program MBG
Adapun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program MBG terus mengalami perluasan. Program ini kini menyasar anak-anak putus sekolah, termasuk anak-anak dengan pernikahan dini.
Dadan menyebut bahwa program MBG dirancang untuk menyasar seluruh anak-anak di Indonesia, mulai dari usia masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun. “Nah itu adalah warga negara yang harus mendapatkan program MBG,” katanya.
Anak pernikahan dini di bawah 18 tahun juga merupakan bagian dari penerima manfaat program MBG. Pihaknya bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kecamatan akan melakukan pendataan lebih detil untuk memperluas jangkauan penerima manfaat.
Pendataan dan Jangkauan Penerima Manfaat
Dadan menjelaskan bahwa BGN sedang melakukan pendataan secara menyeluruh dengan melibatkan pemda untuk mendata anak-anak dari hasil pernikahan dini. “Jadi nanti SPPG, baik itu ada yang koordinator kecamatan, wilayah, bekerja sama dengan pemda masing-masing untuk mendata seluruh warga negara dari usia masih dalam kandungan, sampai usia 18 (tahun),” jelasnya.
Pendataan ini mencakup ibu hamil, balita, anak usia sekolah yang putus sekolah, baik yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun yang belum. “Baik itu santri, kemudian ibu hamil, ibu anak balita, baik yang memiliki NIK maupun tidak memiliki NIK, dan kemudian juga terkait dengan anak usia sekolah yang putus sekolah, jadi itu sedang kami detilkan,” jelasnya.
Dampak Ekonomi dari Program MBG
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa hingga kini program MBG telah menjangkau 60 juta penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa program ini secara langsung turut membuka banyak lapangan kerja di Indonesia.
Menurutnya, jumlah tenaga kerja langsung dari program ini telah mencapai 32.000 orang khusus untuk PPPK, dan khusus pekerja dapur SPPG telah mencapai 924.000 pekerja. Program ini juga diklaim menghidupkan ekonomi rakyat yang melibatkan 68.000 pemasok bahan baku baik dari UMKM hingga koperasi.
