Partai Demokrat Tidak Mempermasalahkan Perombakan Kabinet
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan apabila Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Menurutnya, keputusan tersebut adalah hak prerogatif presiden.
“Silakan jika itu kebutuhan Presiden,” ujar Herman kepada Dewa News, Kamis (29/1/2026). Ia menegaskan bahwa semua keputusan mengenai kabinet merupakan urusan presiden. “Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” tambahnya.
Rumor tentang kemungkinan perombakan kabinet mulai muncul. Kabarnya, Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet pada Februari 2026. Namun, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.
Jabatan Wakil Menteri Keuangan Kosong
Salah satu alasan yang muncul untuk adanya reshuffle adalah karena jabatan Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya diisi oleh keponakan Presiden, Thomas Djiwandono, kini kosong. Hal ini terjadi setelah Thomas Djiwandono ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
“Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar. Artinya ada, ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Presiden Prabowo masih dalam proses mengkaji beberapa nama untuk mengisi kursi Wamenkeu yang kosong tersebut. Terkait dengan nama mantan Deputi Gubernur BI, Juda Agung, sebagai kandidat kuat, Prasetyo belum bersedia berkomentar.
“Tunggu dulu,” ucap Prasetyo. Ia juga belum ingin mengungkapkan nama-nama calon Wamenkeu yang sedang dikaji oleh Presiden Prabowo.
Proses Pengisian Jabatan Wamenkeu
Prasetyo hanya menyebutkan bahwa kursi Wamenkeu akan segera diisi. “Belum. Nanti pada waktunya, siapapun yang kemudian kalau diputuskan oleh bapak presiden pos yang ditinggalkan harus diisi, nanti akan kami sampaikan,” katanya.
Dalam memutuskan siapa yang akan mengisi kursi Wamenkeu, Presiden tidak hanya melakukan kajian internal, tetapi juga berkonsultasi dengan sejumlah pihak, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Nanti kan setelah proses itu kan nanti kita, bapak presiden pasti akan melakukan apa namanya, semacam kajian dan meminta pendapat tentunya dengan menteri keuangan mengenai pengisian kembali jabatan wamenkeu yang tadinya diisi oleh Pak Thomas Djiwandono, yang sekarang akan bertugas di Bank Indonesia,” imbuhnya.
Pengisian jabatan Wamenkeu ini menjadi perhatian besar bagi berbagai pihak, baik dari partai politik maupun masyarakat luas. Dengan perubahan ini, diharapkan kinerja pemerintah dapat meningkat dan lebih efektif dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
