Dewa News – Isu ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan tajam setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengaku mendapatkan intimidasi terkait kasus tersebut. Dalam perbincangan eksklusif di Kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Roy Suryo bersama dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad membongkar berbagai kejanggalan dan data baru yang semakin memperkeruh kontroversi ijazah yang disebut-sebut berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.
Intimidasi dan Pengakuan Paiman Raharjo Terkait Usaha di Pasar Pramuka
Roy Suryo mengungkapkan bahwa ia menerima pesan WhatsApp bernada intimidatif dari Paiman Raharjo, seorang mantan Wakil Menteri Desa dan mantan Deputi Bidang Pemuda dan Olahraga, yang juga dikenal sebagai Ketua Relawan Sedulur Jokowi. Pesan tersebut meminta Roy Suryo untuk tidak lagi mempermasalahkan ijazah Jokowi demi keselamatan keluarganya.
“Intinya dia menyatakan bahwa Pak Paiman itu pernah melihat ijazah Jokowi… dan kemudian dia bilang supaya keluarga Mas Roy aman dan damai. Ini enggak benar ini,” ungkap Roy Suryo dikutip Kabar Garut.com dari Kanal YouTube Abraham Samad Seak UP, Jumat 27 Juni 2025.
Pesan ini mendorong Roy Suryo untuk menyelidiki latar belakang Paiman Raharjo. Dari penelusurannya, ia menemukan bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. Pasar ini dikenal luas sebagai pusat pembuatan dokumen palsu, termasuk ijazah.
Menariknya, setelah artikel tentang dirinya dan usaha di Pasar Pramuka beredar, Paiman kembali menghubungi Roy Suryo. Kali ini, ia mengakui memiliki usaha di Pasar Pramuka, namun mengklaim telah menutupnya pada tahun 2002. Namun, data dari pengamat intelijen yang diterima Roy Suryo membantah klaim tersebut.
“Bahkan Pak Sri Rajasa (pengamat intelijen) itu menyatakan punya sudah saksi-saksi yang menyatakan kalau apa yang dikatakan Prof. Paiman itu tidak benar. Bahwa dia sudah menutup usahanya tahun 2002 itu enggak benar. Dikatakan dia sudah menutup yang ada di depan tapi dia pindah ke belakang,” jelas Roy Suryo.
Pengamat intelijen tersebut menduga bahwa Paiman melakukan ini karena “kegiatan di sana itu tidak sepenuhnya legal,” merujuk pada praktik pembuatan skripsi dan ijazah palsu yang marak di Pasar Pramuka.
Kejanggalan Data KKN dan Nomor Ijazah
Diskusi kemudian beralih pada berbagai kejanggalan dalam data yang dirilis terkait ijazah dan riwayat pendidikan Jokowi. Roy Suryo menyoroti perbedaan tahun Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disebutkan oleh berbagai pihak:
- Pernyataan awal: Kepala Desa Ketoyan dan tukang fotokopi setempat menyebut Jokowi KKN pada tahun 1983.
- Pernyataan Jokowi: Belakangan, Presiden Jokowi sendiri dalam wawancara dengan wartawan meralat dan menyatakan KKN di Desa Ketoyan, Wonosegoro, pada tahun 1985 awal.
- Pernyataan Dirtipidum Polri: Berkas di Mabes Polri disebutkan KKN pada tahun 1983.
“Jokowi di sini bilang 85 awal, Dirtipidum di sini bilang 83. Itu dibanding-bandingkan terus,” kata Roy Suryo, menegaskan inkonsistensi data tersebut.
Selain itu, Roy Suryo juga menyoroti kejanggalan nomor ijazah Jokowi (1120) yang disebut tidak identik dengan nomor ijazah mahasiswa lain di angkatan yang sama (1115, 1116, 1117) dari Universitas Gadjah Mada.
“Jelas betul itu bahwa ijazah 1120 miliknya Joko Widodo itu tidak identik dengan 1115 miliknya Frono Jiwo, 1116 miliknya Almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murtiningsih,” tegasnya, menambahkan bahwa para ahli seperti Dr. Esmon dan akun Topi Merah juga menemukan ketidakidentikan ini.
Saksi Kunci yang “Hilang” dan Pengakuan Mengejutkan Andi Aswan
Roy Suryo juga menyoroti hilangnya saksi kunci bernama Widodo dan Deni yang sebelumnya disebut oleh Beathor Suryadi sebagai pihak yang mencetak ijazah di Pasar Pramuka. Namun, secara mengejutkan, Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Joman (Jokowi Mania), mengaku masih sering berhubungan dan bahkan baru makan siang dengan Widodo.
“Andi Aswan yang mengatakan dia punya kontak dengan Widodo bahkan habis makan siang dengan Widodo… Dia kelihatan kayak aduh sadar ya kalau kemudian dia kena waktu ngobrol dengan saya,” ujar Roy Suryo, menekankan bahwa pengakuan ini seharusnya diolah oleh kepolisian.
Abraham Samad mendesak kepolisian untuk tidak mengabaikan petunjuk-petunjuk baru ini. “Harusnya pengakuan ini diolah ya oleh kepolisian untuk memanggil. Harus,” tegas Abraham Samad.
Dengan berbagai kejanggalan data, inkonsistensi keterangan, dan munculnya pengakuan baru dari pihak terkait, kasus ijazah Presiden Jokowi ini semakin menjadi bola panas yang menuntut klarifikasi dan penyelidikan tuntas dari aparat penegak hukum.***
